Beranda  Berita

Enam Tantangan Pendidikan untuk Bandung Juara

BANDUNG, (PRLM). Setidaknya ada enam tantangan untuk pencapaian target pendidikan di Kota Bandung. Untuk itu perlu ada kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan tersebut.

Hal ini penting, mengingat Kota Bandung merupakan ‘etalase’ sekaligus rujukan kemajuan pembangunan Jabar. Selain itu, sumber daya pembangunan tersedia di Bandung sehingga Bandung menjadi salah satu daerah tujuan migrasi pedidikan, perniagaan, industri, dan jasa.

“Bandung yang dimotori Wali Kota Ridwan Kamil juga bergerak dari status ‘urban city’ menuju ‘smart city’ yang jelas membutuhkan sumber daya manusia yang ‘smart’,” kata Dr. Sardin, MSi dalam seminar Validasi dan Diseminasi “Model Percepatan Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bandung, di hotal Cipaku, Jln. Setiabudhi, Bandung.

Dalam acara yang digelar Dinas Pendidikan Kota Bandung bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia itu, tampil pula sebagai pembicara yakni Dr. Asep Saepudin, MPd., serta pembahas Prof. Oong Komar dan Prof. Dr. Achmad Hufad, M.Ed.
Menurut Sardin, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dalam metode baru didefenisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk breusia 25 tahun ke atas.

Adapun enam tantangan yang dimaksudkannya, ungkap Sardin, terkait dengankepastian anak usia sekolah antara 7 s.d. 18 tahun yang sedang bersekolah tetap sekolah, serta memastikananak usia sekolah tersebut yang tidak sekolah dapat kembali bersekolah atau mendapatkan layanan pendidikan yang berkesetaraan.

Untuk penduduk di atas usia 18 tahun yang tidak atau belum memperoleh pendidikan dasar, dipastikan dapat aksebilitas meraih layanan pendidikan dasar. Demikian halnya yang kategori pendidikan menengah, mesti dipastikan dapat layanan penddikan menengah. “Nah, bagi penduduk usia 18 tahun ke atas yang Buta Aksara harus dipastikan mendapatkan aksebilitas layanan pendidikan keaksaraan. Juga, memastikan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mutuh yang baik,” tutur Sardin.

Seraya memaparkan hasil studi banding program “police goes to school” di Kab. Mamuju Sulawesi, Sardin mengemukakan, di Kota Bandung pernah ada model-model pendidikan alternative seperti Pendidikan Kesetaraan paket A, B. dan C., Sekolah IPM, Sekolah Mandiri, Sekolah Satu Atap (Satap), Home Schooling, serta SMP dan SMA Terbuka.

Selain itu, ada juga model-model pendidikan keaksaraan seperti Pola 21 hari, Keaksaraan Berbasis Budaya Lokal, Keaksaraan Berbasis Bahasa Ibu, Transliterasi Arab ke Indonesia, Keaskaraan Usaha Mandiri, Keaksaraan Berbasis Seni Budaya, an Keaksaraan Keluarga. “Untuk model pendidikan kesetaraan, di Bandung juga da Kesetaraan Reguler seperti PK, PNFI, PKBM, LSM., dan Kesetaraa di tempat kerja atau lingkungan industri dan kesetaraan vocational seperti kursus, pelatihan, dan SMK,” kata Sardin.

Berkaitan dengan pertanyaan apa perangkat yang dibutuhkan untuk percepatan peningkaan rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Bandung, Sardin menyarankan, perlu adanya pendataan atau informasi yang akurat tentang penduduk dalam korelasinya dengan pendidikan (by name by address), dan perlu adanya regulasi yang mengatur subsistem pendidikan di Kota Bandung.
”Dan yang juga penting yakni perlu ada Task Force berupa Unit Reaksi Cepat (URS) yang bertugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan berbagai program model layanan pendidikan,” tutur Sardin.

Menyinggung urgennya URS tersebut, Dr. Asep Saepudin berharap, kelak ada pendataan yang benar-benar valid, baik secara manual maupun terkait model pendataan sistem IT. “Kita perlu tahu data akurat misalnya berapa jumlah anak tidak sekolah namun berminat sekolah dengan iming-iming uang atau pekerjaan. Apa saja reward dan punishmen-nya yang diharapkan mereka? Bila terkait kapasitas sekolah, ya, mesti akurat data kapasitasnya. Jadi, ini “PR” kita semua untuk serius,” tutur Asep.

Dalam konteks ini, anggota tim ahli selaku pembahas kajian, Prof. Dr. Achmad Hufad M.Ed berharap, URS menjadi sebuah “gerakan kita” bersama, bukan sekadar gerakan yang dimiliki oleh UPI atau Dinas Pendidikan Kota Bandung. “Karena URS ini gerakan massa, maka harus sudah dimulai menggunakan istilah ‘kita’, bukannya ‘kami’ di UPI atau Dinas Pendidikan. Dengan begitu, semoga gerakan yang bermula dari kajian ini sukses, baik itu URS maupun RLS-nya. Gerakan ini harus menjadi kenyataan, tidak berhenti di ruang seminar,” ujar Achmad Hufad.

Kabid PNFI Dinas Pendidikan Kota Bandung, Drs. Supardi, MSi mengemukakan, kajian-kajian ini terus digulirkan dengan mengundang berbagai pihak terkait. Tujuannya agar hasil kajian dari tim LPPM UPI ini dapat semakin berkualitas sehingga kian mudah mencapai kesuksesan. “Karena itulah, kami selenggarakan beberapa kali seminar. Semoga ini bisa makin mempercepat peraihan Bandung sebagai Kota Juara, khususnya di bidang pendidikan,” kata Supardi. (Achmad Setiaji/A-147) ***

1274 kali   admin   29-12-2015 05:09

Lacak Pengajuan Anda

Masukan nomor tiket Anda untuk melacak informasi perkembangan pengajuan Anda

Cari
Lapor